Focus Group Discussion Persiapan Penilaian Pelaksanaan Zona Integritas

Paradigma negatif yang melekat pada apatur sipil negara atau ASN dan birokrasi pemerintahan dimasa lalu lambat laun mulai mengikis.  Kemenpan RB yang dibentuk memiliki misi untuk dapat merubah paradigma negatif birokrasi pemerintahan agar menjadi lebih baik. BPS Kota Bukittinggi menyadari bahwa peningkatan pelayanan publik tidak lepas dari perubahan paradigma negatif dari ASN maupun birokrasi pemerintahan. Oleh karena itu, perubahan terus dilakukan, baik perubahan individu ASN maupun perubahan dalam birokrasi, terutama pelayanan publik. Sejak tahun 2016, BPS Kota Bukittinggi telah banyak melakukan perubahan dalam pembangunan Zona Integritas (ZI) dan puncaknya berhasil mendapat predikat satker dengan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan RB pada akhir tahun 2018. Tahun ini, BPS Kota Bukittinggi juga diusulkan menjadi satker berpredikat  Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tanggal 28 Juli 2020 kemarin, segala persiapan dilakukan. Salah satu bentuk pembinaan dari BPS RI adalah dengan melakukan FGD dalam rangka persiapan penilaian pelaksanaan Zona Integritas di 74 satker yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK maupun WBBM dari Kemenpan RB. Semoga kedepannya BPS Kota Bukittinggi dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi sahabat data.